Revisi Tarif PP PNBP

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Selaku fungsi budgetary, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN, melalui optimalisasi penerimaan negara. Selaku fungsi regulatory, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

 

Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sedang direvisi. Tahapan revisi jenis dan tarif PP PNBP dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

Progress Revisi PP PNBP:

 

saat ini berada dalam tahap 5, yaitu Proses Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada LIPI oleh Presiden

Komentar


Berikan Tanggapan