PENYERAHAN DIPA LIPI T.A 2015

Selasa, 23 Desember 2014 bertempat di Kebun Raya Bogor, Biro Perencanaan dan Keuangan mengadakan acara penyerahan DIPA LIPI T.A 2015. Acara penyerahan DIPA LIPI T.A 2015 ini dimulai jam 09.30 dengan dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan laporan oleh Kepala Biro Perencaaan dan Keuangan LIPI Rd. Kurleni Ukar, M.Sc. Dalam laporannya, kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI menyampaikan bahwa DIPA yang akan diserahkan pada acara ini adalah DIPA Satuan Kerja yang berkedudukan dibawah Wakil Kepala LIPI dan DIPA Satuan Kerja yang berkedudukan dibawah Sekretaris Utama LIPI. Sedangkan Para Deputi akan menerima Surat Keputusan Kepala LIPI tentang Pejabat Perbendaharaan LIPI tahun 2015. Nomenklatur satker dalam DIPA 2015 masih mengacu pada nomenklatur 2014. Perubahan akan diajukan pada awal Januari 2015. Selain itu Kepala Biro Perencanaan Keuangan LIPI juga melaporkan posisi anggaran LIPI Tahun 2014 dan 2015 serta tindak lanjut mengenai selfblocking pembangunan gedung.

Setelah laporan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, acara dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Utama LIPI. Dalam sambutannya, Ibu Sekretaris Utama LIPI menyampaikan bebereapa hal:

  • Jumlah Pagu Anggaran LIPI untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1,14 T, naik sedikit (6,72 %) dari DIPA 2014. Kenaikan hanya terjadi pada belanja operasional dan PNBP.
  • Pagu ini terdiri atas : Belanja Pegawai sebesar Rp. 498 M, Belanja Barang sebesar Rp. 476 M dan Belanja Modal sebesar Rp. 172 M. Jika dilihat dari komposisi belanja, maka belanja pegawai masih mendominasi DIPA 2015, yaitu sebesar 43 %.
  • Berkaitan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-794/MK.02/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering K/L Tahun 2015 dimana LIPI diharuskan melakukan penghematan perjalanan dinas sebesar Rp 49.136.908.000 atau 45,6% dari pagu perjalanan dinas LIPI sebesar Rp 107.767.533.000. LIPI telah meminta dispensasi untuk penghematan perjalanan dinas/meeting konsinyering tersebut dari 49.136.908.000 menjadi 28.000.000.000 atau sebesar 26% dari alokasi pagu perjalanan dinas LIPI. Dari usulan 28.000.000.000 tersebut, 16 M diambil dari paket meeting.
  • Disamping perjalanan dinas, pemerintah juga menerapkan moratorium pembangunan gedung. Kita sedang mengupayakan agar pembangunan gedung kelas dan asrama dapat tetap dilaksanakan, namun tentu saja hal tersebut tergantung dari Presiden Joko Widodo.
  • Beberapa hal lain : kinerja pegawai (skp), open bidding, alokasi untuk peningkatan kompetensi pegawai, dll

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Laporan Hasil Reviu RKA-K/L LIPI Tahun 2015 oleh Wakil Kepala LIPI. Mengenai hasil reviu, Wakil kepala LIPI menyampaikan pokok-pokok kelemahan (Temuan BPK RI) dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) LIPI atas Laporan Keuangan LIPI 2013 (Penilaian 2014) dan beberapa kendala dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), yaitu:

  1. Kesulitan satker menagih Tuntutan Ganti Rugi dari pihak rekanan
  2. Ketidaksesuaian bukti tindak lanjut dengan rekomendasi dari BPK RI
  3. Masih adanya pemahaman satker, bila sudah dijawab Rekomendasi BPK RI berarti sudah Tuntas.
  4. Penentuan Tuntas/Belum Tuntas Temuan ditentukan Tim TL BPK RI (bukan Auditor yang bertugas di LIPI)

 

Setelah Wakil Kepala LIPI, dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala LIPI. Dalam pengarahannya Bapak Kepala LIPI menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah:

  • Penyerapan anggaran kita masih belum mencapai target diatas 95 % seperti tahun lalu. Anggaran belanja pegawai kita masih tersisa diatas 4 M.
  • Presiden Joko widodo, pada acara penyerahan DIPA 2015 di istana Negara, memerintahkan semua K/L untuk mempercepat penyerapan anggaran. Belanja modal pada khususnya, diharapkan dapat selesai pada triwulan pertama. Disisi lain, percepatan penyerapan anggaran tersebut harus diikuti dengan akuntabilitas dan good governance agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dan pengendalian yang akurat. Untuk masalah pengendalian, diharapkan para KPA dan PPK meningkatkan kontrol mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya kesalahan. Disamping itu peran APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) atau Inspektorat perlu juga ditingkatkan dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan yang dilakukan didalam proses pengelolaan anggaran pada setiap satker.
  • Pada tahun 2014, LIPI memperoleh opini Wajar Tanpa Ini merupakan prestasi yang harus kita pertahankan dpada Laporan Keuangan 2014. Untuk itu, tindak lanjut LHP lalu juga harus segera diselesaikan. Terkait masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai mitigasi risiko (risk mitigation), maka LIPI harus meningkatkan kontrol dan pengendalian internal yang ada untuk meminimalisir risiko terkait anggaran. Inspektorat, para KPA dan para PPK harus dapat melihat potensi yang harus dikendalikan terutama menyangkut anggaran yang besar.

Setelah pengarahan oleh Bapak Kepala LIPI, dilakukan Penyerahan Dokumen DIPA secara simbolis serta Surat Keputusan Kepala LIPI tentang Pejabat Perbendaharaan LIPI Tahun 2015 oleh Kepala LIPI. DIPA yang diserahkan pada acara ini adalah DIPA Satuan Kerja yang berkedudukan dibawah Wakil Kepala LIPI dan DIPA Satuan Kerja yang berkedudukan dibawah Sekretaris Utama LIPI. Sedangkan Para Deputi menerima Surat Keputusan Kepala LIPI tentang Pejabat Perbendaharaan LIPI tahun 2015.

 

Materi Presentasi bisa didownload disini

Sumber : Biro Perencanaan Keuangan ( Finik Mutia )

Komentar


Berikan Tanggapan