Hal baru dalam Kebijakan Penyusunan Standar Biaya TA 2016

JAKARTA - UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan kualitas APBN. Dalam penerapan PBK, Standar Biaya merupakan instrumen penting untuk menjamin efisiensi alokasi dan efisiensi operasional. Beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait SB telah ditetapkan sebagai dasar acuan penganggaran tahun 2016.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas substansi pengaturan Standar Biaya, pada hari Senin (30/3), Ditjen Anggaran menyelenggarakan Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran2016 Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penganggaran. Sosialisasi yang diselenggarakan di Auditorium Dhanapala ini ditujukan khususnya untuk Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO) dan Auditor di lingkungan Ditjen Anggaran.

Sekretaris Ditjen Anggaran Mariatul Aini, dalam pembukaan acara ini menyampaikan,” Kebijakan-kebijakan yang disosialisasikan ini merupakan implementasi dari permormance base budgeting yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir”. Dalam rangka penerapan performance base budgeting, saat ini diupayakan peningkatan kualitas informasi kinerja sedang diperbaiki dengan penyempurnaan pada Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Terkait dengan standar biaya, diupayakan efisiensi sesuai standar struktur biaya, standar biaya masukan, dan standar biaya keluaran. “Peningkatan kualitas informasi kinerja saat ini sedang diperbaiki dengan penyempurnaan pada ADIK. Terhadap standar biaya juga dioptimalkan efisien sesuai standar struktur biaya disamping SBM, dan SBK”, imbuhnya.


Berdasarkan PP No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja yang saat ini dikembangkan oleh Ditjen Anggaran. “penyempurnaan indikator kinerja dilakukan dengan pengembangan ADIK, penyempurnaan kebijakan standar biaya melalui kebijakan-kebijakan yang akan disosialisasikan secara detail, dan evaluasi kinerja dari pelaksaan anggaran”, demikian disampaikan Agung Widiadi, Direktur Sistem Penganggaran.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Langgeng Suwito, Kasubdit Standar Biaya, Direktorat Sistem Penganggaran. Ia menyampaikan bahwa, “untuk penyiapan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun anggaran 2016, Dirjen Anggaran menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menyampaikan usulan SBK tahun anggran 2016 kepada Menteri Keuangan dengan mengacu PMK No.71/PMK.02/2013”. Langgeng Suwito juga menyampaikan hal-hal baru Standar Biaya Masukan (SBM) 2016 antara lain penambahan item SBM, penyempurnaan satuan dan penjelasan lampiran, serta penyesuaian besaran

Materi bisa di download disini

Sumber : Kementrian Keuangan - Dirjen Anggaran

Komentar


Berikan Tanggapan